UPAYA PENINGKATAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM)

UPAYA PENINGKATAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) free pdf ebook was written by Rudy Hermawan Karsaman on June 24, 2009 consist of 12 page(s). The pdf file is provided by www.pusjatan.pu.go.id and available on pdfpedia since April 23, 2012.

upaya peningkatan standar pelayanan minimum (spm) jalan tol di indonesia rudy hermawan..kini. harapan dari peningkatan spm tersebut adalah meningkatnya mutu jalan tol..mobility, safety, and support units 1 volume 26 no. 1, april 2009 for...

x
send send what is readshare?


Thank you for helping us grow by simply clicking on facebook like and google +1 button below ^^

UPAYA PENINGKATAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) pdf




Read
: 426
Download
: 2
Uploaded
: April 23, 2012
Category
Author
: Rudy Hermawan Karsaman
Total Page(s)
: 12
UPAYA PENINGKATAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) - page 1
UPAYA PENINGKATAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) JALAN TOL DI INDONESIA Staf Pengajar Program Studi Teknik Sipil – FTSL ITB Dan Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Jl. Ganesha No. 10 Bandung E-mail : ruherkar@yahoo.com Diterima : 20 Pebruari 2009; Disetujui : 20 April 2009 Rudy Hermawan Karsaman RINGKASAN Salah satu aspek yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan jalan tol yang lancar, aman, nyaman, dan efisien terkait dengan sistem pelayanan dan operasi yang dilakukan. Standar Pelayanan Minimum (SPM) adalah parameter yang ditetapkan untuk dijadikan tolok ukur yang berkaitan dengan pelayanan kepada pemakai jalan. Pada prinsipnya SPM ini harus dipenuhi sebagai jaminan yang diberikan kepada pengguna jalan, yang meliputi kondisi jalan, kecepatan lalulintas rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, serta unit pertolongan, penanganan hambatan, dan kecelakaan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jalan tol di Indonesia, SPM ini perlu diupayakan untuk ditingkatkan. Hal ini dilakukan dengan mengkaji ulang parameter dan ukuran dalam SPM yang berlaku saat kini. Harapan dari peningkatan SPM tersebut adalah meningkatnya mutu jalan tol itu sendiri, baik dari segi keamanan maupun segi kenyamanan, serta meningkatnya tingkat pelayanan dan keselamatan yang dapat diberikan kepada pengguna. Tulisan ini membahas usulan aspek-aspek yang dapat dipertimbangkan dalam meningkatkan SPM tersebut, baik parameter maupun ukuran yang diterapkan. Kata kunci: Jalan tol, Standar pelayanan minimum, Sistem operasi SUMMARY One of the aspects needed to ensure smooth, safe, comfort, and efficient operation of a toll road is related to service and operating systems. The Minimum Service Standard (MSS) has been a parameter adopted for measuring the performance of a toll road and its service to the toll road users. Basically, this MMS should be fulfilled as a guarantee provided to the toll road users, which consists of road condition, average traffic speed, accessibility, mobility, safety, and support units 1 Volume 26 No. 1, April 2009
You're reading the first 10 out of 12 pages of this docs, please download or login to readmore.
UPAYA PENINGKATAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) - page 2
for handling emergency conditions and traffic accidents. To enhance the toll road service in Indonesia, the MMS needs to be increased. This could be done by reviewing the MSS parameters and their values currently applied. The expectations from this effort are a better quality of the toll road, both safety and comfort, and increase in the level of service and safety for the toll road users. This paper describes proposed aspects which could be considered to increase the MSS, in its parameters and the values of those parameters. Keywords : Toll Road, Minimum Service Standard, Operation System PENDAHULUAN Jalan tol merupakan bagian dari Jalan Nasional yang perlu dijaga pengoperasiannya agar tetap dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pergerakan lalu lintas secara lancar, aman, nyaman dan efisien. Salah satu aspek pengoperasian itu adalah terkait dengan Standar Pelayanan Minimum yang diberlakukan. Standar Pelayanan Minimum (SPM) adalah beberapa parameter yang berkaitan dengan kondisi fisik jalan tol itu sendiri serta proses pelayanan yang diberikan pada pengguna. Dalam hal ini SPM tersebut merupakan indikator yang ditinjau dari sisi pengelola dan sisi pengguna. Dari sisi pengelola, SPM ini dapat dianggap sebagai Tingkat Kinerja (Level of Performance), sementara dari sisi pengguna, maka SPM ini dapat dianggap sebagai Tingkat Pelayanan (Level of Service). Parameter SPM ini selengkapnya adalah : 1. Kondisi Jalan (Kekesatan, Keratan, dan Jumlah Lobang); 2. Kecepatan Lalu lintas rata-rata 3. Aksesibilitas (Kecepatan Transaksi di gerbang tol dan jumlah gardu tol) 4. Mobilitas (Kecepatan penanganan hambatan) 5. Keselamatan (Kondisi Rambu, Marka, Guide Post/Reflektor, Patok Km, Lampu Jalan, Pagar Rumija, Penanganan Kecelakaan, Penanganan dan Penegakan Hukum); 6. Unit Pertolongan / Penanganan hambatan/kecelakaan (Ambulans, Rescue, Derek, Patroli Polisi, Patroli Operator, Sistem Informasi/Komunikasi). Dalam pelaksanaannya, SPM ini diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/ PRT/M/2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, seperti disajikan dalam Tabel 1. Adapun tata cara pengukuran indikator-indikator tersebut disajikan dalam Tabel 2. Dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan jalan tol di 2 Volume 26 No. 1, April 2009
UPAYA PENINGKATAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) - page 3
Indonesia, maka SPM ini perlu diupayakan untuk ditingkatkan. Hal ini dilakukan dengan mengkaji ulang parameter dan ukuran yang diterapkan dalam SPM tersebut. Harapan dari adanya peningkatan SPM tersebut adalah : 1. Meningkatkan mutu Jalan Tol itu sendiri, baik dari segi keamanan maupun kenyamanannya 2. Meningkatkan tingkat pelayanan dan keselamatan yang dapat diberikan pada pengguna. Mengingat cukup panjangnya ruas jalan tol yang ada dan besarnya konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan para operator, maka peningkatan SPM ini dapat dilakukan secara bertahap dengan suatu perioda transisi tertentu. Tulisan ini memberikan usulan awal dan gambaran tentang beberapa parameter dan ukurannya yang dapat dijadikan pertimbangkan dalam peningkatan SPM tersebut berikut rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan untuk menerapkannya. 3 Volume 26 No. 1, April 2009
UPAYA PENINGKATAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) - page 4
Tabel 1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol 4 Volume 26 No. 1, April 2009
UPAYA PENINGKATAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) - page 5
5 Volume 26 No. 1, April 2009
UPAYA PENINGKATAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) - page 6
Tabel 2. Pedoman Pengukuran Standar Pelayanan Minimum 6 Volume 26 No. 1, April 2009
UPAYA PENINGKATAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) - page 7
7 Volume 26 No. 1, April 2009
UPAYA PENINGKATAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) - page 8
USULAN AWAL TAMBAHAN/ PERUBAHAN PARAMETER DAN PENGUKURANNYA Kondisi Jalan Tol Pada saat ini, aspek dan ukuran yang dipakai untuk menilai kondisi jalan tol adalah kekesatan (> 3 um), kerataan (IRI< 4 m/km) dan tidak adanya lobang. Penilaian dilakukan setiap 2 tahun untuk kekesatan dan kerataan, sementara pengamatan lobang dilakukan setiap hari dan harus ditangani dalam waktu 2x24 jam. Dalam hal ini, mungkin perlu dipertimbangkan untuk mengukur kekesatan dan kerataan tersebut setiap tahun atau malah setiap 6 bulan (sesuai dengan jadwal evaluasi SPM), mengingat pembebanan jalan tol yang tinggi dan perobahan kondisi yang relatif cepat. Selain itu perlu dibedakan pula tolok ukur kekesatan dan kerataan ini untuk jenis perkerasan lentur (dengan campuran aspal) dan perkerasan kaku (dengan campuran semen) karena karakteristik kedua jenis perkerasan atau campuran tersebut memang berbeda. Selain itu, tolok ukur kekesatan dan kerataan diterapkan sebagai rata-rata untuk seluruh ruas yang diperiksa. Untuk itu perlu ditambah dengan angka minimum/maksimum yang dapat diterima di setiap titik pemeriksaan, misalnya kekesatan minimum adalah 3 um dan IRI maksimum adalah 6m/km. Dilain pihak, dalam hal ketiadaan lubang di sepanjang jalan tol, mungkin parameter tersebut dapat diperluas dengan parameter tidak adanya cacat permukaan secara lebih menyeluruh, misalnya menyangkut pelepasan butir ( ravelling ), retak ( cracking ), alur ( rutting ) dengan tingkat keparahan tertentu (contoh lubang dengan diameter > 10 cm, retak > 1 m/m2, atau kedalaman alur > 2,5 cm dll). Selain itu, kondisi tidak adanya cacat permukaan ini tidak hanya berlaku untuk lajur lalu lintas saja, namun juga berlaku untuk bahu jalan. Kecepatan Lalu Lintas Pada saat ini, pengukuran kecepatan lalu lintas dilakukan dengan mengukur kecepatan lalu lintas di jalan tol dibandingkan dengan kecepatan di jalan non-tol alternatifnya, yaitu masing-masing >1,6 kali (untuk jalan tol dalam kota) dan >1,8 kali (untuk jalan tol antar kota) dengan melakukan survey waktu tempuh di jalan-jalan yang dibandingkan tersebut. Dalam hal ini, kecepatan yang dibandingkan adalah kecepatan rata-rata perjalanan atau kecepatan tempuh ( travel speed atau journey speed ) antara 2 titik asal- tujuan rute jalan tol dibandingkan non -tol dengan rute jalan alternatifnya. Mengingat cara penilaian seperti ini masih sering tidak difahami oleh 8 Volume 26 No. 1, April 2009
UPAYA PENINGKATAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) - page 9
pengguna atau masyarakat, maka hal ini sering dan selalu dipertanyakan, sehingga menimbulkan presepsi ketidak transparanan pengukuran. Untuk itu, maka diusulkan untuk memodifikasi parameter dan pengukurannya tersebut dengan presentase kecepatan rata-rata berjalan ( running speed atau spot speed ) pada suatu ruas jalan tol dibandingkan terhadap kecepatan rencana. Misalkan dapat disebutkan bahwa kecepatan minimum lalu lintas di jalan tol adalah 50% - 60% dari kecepatan rencana, sehingga apabila kecepatan lalu lintas rata-rata yang lewat di jalan tersebut sudah dibawah 50% tersebut, maka perlu diupayakan untuk mengatur lalu lintas yang masuk di jalan tol nya (misalkan dengan menutup sementara pintu- pintu masuk dll). Pengukuran kecepatan rata-rata ini dapat dilakukan setiap saat dan relatif mudah, misalkan dengan sampling menggunakan speed gun dll. Sebetulnya, selain unsur kecepatan lalu lintas ini, ada parameter lain yang dapat digunakan dan terkait dengan tingkat pelayanan terhadap lalu lintas, yaitu yang berhubungan dengan kapasitas jalan tol itu sendiri dan biasanya diindikasikan dalam perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas (Volume/ Capacity atau VC ratio ), dimana dalam hal ini Tingkat Pelayanan Jalan Tol seyogyanya tidak mempunyai VC > 0.8 – 0.85. Implikasi dari syarat ini adalah, apabila angka tadi telah terlampaui, maka jalan tersebut harus diperlebar/ditambah jumlah lajurnya sepanjang kondisi lahan memungkinkan, apabila tidak mungkin menambah lajur, maka harus dicari solusi yang lain, misalnya dengan pengaturan tutup buka akses, pembatasan waktu dll ( demand management ) atau malahan dengan membangun jalan tol baru (expansi jaringan baik secara horizontal maupun vertikal). Adapun cara pengukuran atau evaluasinya dilakukan setiap tahun, dengan menghitung Lalu Lintas Harian Rata- rata (LHR) di ruas tol yang bersangkutan dan dibandingkan dengan kapasitas yang tersedia. Aksesibilitas (Kecepatan Transaksi Rata-rata dan Jumlah Gardu Tol) Sejalan dengan akan diberlakukannya sistem pengumpulan tol secara elektronis ( Electronic Toll Collection atau ETC ), maka perlu diatur juga kecepatan transaksi maksimum yang dapat diterapkan untuk sistem ini, misalnya < 3 detik (baik untuk sistem tertutup maupun terbuka), dengan demikian kapasitas gardu tol ETC inipun bisa meningkat menjadi > 1200 kendaraan/jam sehingga kebutuhan jumlah gardu tol nya dapat disesuaikan pula. Parameter lain yang dapat dijadikan tolok ukur terkait kebutuhan jumlah gardu ini adalah dilihat dari panjang antrian kendaraan rata-rata yang terjadi. Kalau misalnya panjang 9 Volume 26 No. 1, April 2009
UPAYA PENINGKATAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) - page 10
antrian rata-rata (yang disebabkan oleh lamanya proses transaksi yang terjadi atau tingginya volume kendaraan yang datang) sudah lebih dari 20-30 kendaraan, maka hal tersebut sudah mengindikasikan perlunya tambahan gardu baru. Keselamatan Untuk aspek keselamatan ini, berdasarkan banyaknya peristiwa kecelakaan yang terjadi, dimana kendaraan dari suatu arah karena sesuatu hal, misalnya mengalami pecah ban atau sopirnya mengantuk dll, dapat menyeberangi median dan bertabrakan dengan kendaraan dari arah yang berlawanan. Untuk itu diperlukan upaya untuk menghindari kejadian tersebut, dengan mewajibkan pemasangan guard rail atau barrier di median jalan tol, terutama untuk jalan tol yang mempunyai lebar median relatif terbatas (walaupun masih dalam batas lebar median yang dipersyaratkan dalam standar geometrik jalan tol) . Adapun ketentuan teknis tentang dimensi dan spesifikasi guard rail atau barrier tersebut disesuaikan dengan yang diatur dalam standar perencanaan geometrik jalan tol atau standar fasilitas lalu lintas yang ditetapkan Departemen Pekerjaan Umum atau Departemen Perhubungan. Sebagai tambahan, untuk lebih menjamin keselamatan para pengguna, terutama yang menggunakan jalan tol di malam hari, maka perlu juga dipersyaratkan pemasangan Penahan Silau ( Anti Glare ) lampu lalu lintas yang berlawanan arah pada lokasi- lokasi tertentu yang disepakati antara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sesuai dengan hasil audit keselamatan. Selain itu, sehubungan dengan sering terjadinya hujan dan adanya genangan air pada beberapa bagian permukaan jalan, maka persyaratan untuk rambu dan marka perlu ditingkatkan dengan keharusan tetap terlihat jelas pada kondisi hujan tersebut. Hal lain yang perlu juga diperhatikan dalam hal keselamatan ini adalah berkaitan dengan penegakan hukum terhadap para pelanggar peraturan lalu lintas seperti keberadaan pejalan kaki atau pedagan asongan, kegiatan naik turun penumpang angkutan umum di jalan tol, adanya kendaraan yang berkecepatan sangat tinggi (ngebut) atau sangat rendah (misalnya akibat overloading dll), menyiap lewat bahu jalan serta hal-hal lain yang membahayakan. Upaya - upaya peningkatan keselamatan ini seyogyanya dihubungkan pula dengan pengukuran tingkat kecelakaan yang terjadi, misalnya dengan parameter jumlah kecelakaan atau tingkat kefatalan kecelakaan yang terjadi dibandingkan terhadap jumlah kendaraan – km ( accidents or fatalities per vehicles-km ) yang harus diminimalkan. 10 Volume 26 No. 1, April 2009
You're reading the first 10 out of 12 pages of this docs, please download or login to readmore.

People are reading about...